Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota dari Komisi II DPR RI yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2026) sore.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mewakili Gubernur Agustiar Sabran dalam menerima rombongan tersebut. Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, sebagai bagian dari upaya menghimpun masukan dan aspirasi daerah dalam penyusunan RUU Kabupaten/Kota.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi perhatian, yakni Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan dukungan penuh terhadap proses pembahasan RUU Kabupaten/Kota tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh Pj. Sekda Linae Victoria Aden, bahwa regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku, sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa penyusunan RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
“Semoga daerah mendapatkan kepastian hukum sesuai sistem ketatanegaraan saat ini, serta mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Tim Panja RUU Komisi II DPR RI, unsur Forkopimda Kalimantan Tengah, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, para bupati dan ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Kapuas, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyempurnaan regulasi pembentukan kabupaten/kota yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.