Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi dan pembinaan terhadap koperasi guna memastikan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (3/11/2026), dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah, serta Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat membahas berbagai aspek penyelesaian permasalahan perkoperasian, mulai dari kepastian hukum kepengurusan, hingga pentingnya menjaga kondusivitas di lingkungan koperasi dan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, seluruh pihak menekankan pentingnya mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, netralitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan audit penyehatan koperasi juga perlu memperhatikan kepastian hukum dan mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persoalan baru.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten akan terus dilanjutkan melalui pembinaan, pendampingan, sosialisasi, serta penanganan pengaduan sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap penyelesaian berbagai persoalan perkoperasian dapat berjalan secara baik dan kondusif, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak anggota, keberlangsungan usaha koperasi, serta penguatan tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.