PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) serta Rapat Koordinasi Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 31 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu, 17–18 November 2026, bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Kegiatan dibuka sekaligus dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Rakor tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi ini menjadi forum evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah hingga 31 Oktober 2026. Selain mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi masing-masing perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
Dalam arahannya, Anang Dirjo membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal dalam mempercepat realisasi anggaran, khususnya menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Gubernur mengingatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hasil pembangunan. Setiap program diharapkan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dan sinergi, serta mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong agar setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan APBD benar-benar memberikan manfaat serta dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah.
