Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) siap mendukung, serta mendorong pengembangan koperasi maupun pelaku UKM yang bergerak pada sektor kelapa sawit.
"Kami siap mendukung mereka untuk mengembangkan usahanya, agar tidak hanya terpaku pada komoditas kelapa sawit saja. Utamanya pada periode diantara masa tanam, sehingga pengusaha tetap memiliki pendapatan," kata Kepala Diskop UKM Kalteng Lies Fahimah di Palangka Raya, Sabtu.
Salah satu cara mewujudkannya, pihaknya mendukung pelaksanaan lokakarya dan kunjungan lapangan tentang penguatan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM kelapa sawit yang dilaksanakan UKM Center FEB UI.
Tujuan kegiatan yang juga didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta Kementerian Keuangan RI itu, diantaranya untuk meningkatkan kesiapan para pelaku UMKM dan koperasi di industri kelapa sawit Indonesia, dalam mengakses pasar yang lebih besar.
Hingga pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi dari industri kelapa sawit terhadap indikator perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi maupun kinerja ekspor dan impor. Yaitu dengan cara memberikan pengetahuan dan pengalaman bersama akademisi, regulator serta pelaku usaha yang sudah sukses.
Selain itu, lokakarya tersebut juga bertujuan untuk menyebarluaskan penguatan kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada daerah Jawa dan Sumatera. Lokakarya itu dihadiri oleh perwakilan dari beberapa koperasi dan UKM di sektor kelapa sawit yang berlokasi di Kalteng.
Salah satu sesi penting dalam kegiatan tersebut, yakni pada sesi yang disampaikan Kepala Divisi Riset dan Lab Keuangan Mikro, UKM Center FEB UI Permata Wulandari. Pada sesi tersebut diidentifikasi, selain permasalahan pembiayaan, permasalahan lain yang kerap dijumpai oleh pelaku UMKM di sektor ini adalah mencari alternatif kegiatan usaha diantara masa tanam kelapa sawit.
Dengan menggunakan metode role play, ditemui bahwa minat para peserta mengarah ke jenis usaha pembuatan pupuk dan jasa perdagangan. Jenis kegiatan usaha itu berhasil dikerucutkan, setelah peserta melakukan 'self-assessment' atas sumber daya yang dimiliki, hobi dan kemampuan kognitif dari masing-masing peserta.
Sementara itu Dewan Pengawas LDPB Kementerian Koperasi dan UKM Dr Nining I Susilo menjelaskan, secara umum tren saat ini menunjukkan akses pembiayaan UMKM di Indonesia mayoritas bertumpu pada sektor perbankan.
Berbagai bentuk kredit program telah diluncurkan pemerintah sejak lama dan yang terakhir adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal potensi pembiayaan UMKM di Indonesia masih terbuka luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong UMKM naik kelas.
Pemanfaatan pembiayaan melalui sektor non perbankan dan jenis-jenis pembiayaan non kredit, masih dimungkinkan untuk memberikan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.
"Saya juga mendorong UMKM di sektor kelapa sawit untuk mengajukan pembiayaan yang disediakan oleh BPDP sawit, sebagai salah satu sumber pendanaan," ungkapnya.
Isu itu turut didukung oleh materi tentang skema pembiayaan peremajaan (replanting) yang disampaikan oleh Bapak Hendar Sudrajat sebagai narasumber dari BPDPKS. Replanting tak hanya penting bagi petani, tetapi juga bagi industri sawit nasional.
Sumber : Antara Kalteng
Pewarta : Muhammad Arif Hidayat