Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran memimpin Rapat Reviu Progres dan Tantangan Penerapan Aksi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Aksi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta Aksi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rapat dilaksanakan dalam rangka kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) ke Kalimantan Tengah guna melakukan evaluasi dan penguatan implementasi aksi-aksi pencegahan korupsi yang menjadi prioritas nasional di daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah provinsi, para Inspektur Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, implementasi aksi-aksi STRANAS PK harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pengawasan internal, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan reviu terhadap capaian implementasi Aksi SIPD yang berfokus pada penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis sistem elektronik, Aksi PBJ yang mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Aksi APIP yang bertujuan memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Tengah.