PALANGKA RAYA – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dalam rangka membahas perkembangan dan upaya penyelesaian permasalahan kelembagaan koperasi di Kabupaten Seruyan, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung dari Ruang Rapat Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diikuti oleh unsur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan anggota koperasi, serta unsur terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penjelasan mengenai tugas, fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing unsur dalam kelembagaan koperasi, meliputi pengurus, pengawas, dan anggota. Ditekankan bahwa anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi melalui rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
Selain itu, disampaikan pentingnya pengelolaan koperasi yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi, pembukuan, pengelolaan keuangan, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada anggota. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat juga membahas mekanisme penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan rapat, penyusunan berita acara, hingga penyampaian laporan hasil RAT kepada dinas yang membidangi koperasi. Pelaksanaan RAT secara tertib dan demokratis menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus sekaligus sarana bagi anggota untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pengembangan koperasi.
Dalam pembahasan tersebut, turut disampaikan pentingnya pelaksanaan audit operasional dan keuangan secara independen sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kondisi koperasi, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta memastikan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
Unsur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan terkait aspek hukum dan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan audit, khususnya terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan. Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif serta mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah juga menerima paparan serta dokumen pendukung dari unsur advokasi masyarakat sebagai bahan klarifikasi dan kajian lebih lanjut. Berbagai masukan tersebut akan dipelajari dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah, serta prinsip netralitas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi.
Melalui koordinasi ini, diharapkan penyelesaian permasalahan kelembagaan koperasi dapat berjalan secara komprehensif dengan mengedepankan kepastian hukum, perlindungan hak anggota, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi guna mendorong terwujudnya koperasi yang sehat, mandiri, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.